UNDANG UNDANG PERASURANSIAN

Perbedaan Undang-Undang Perasuransian Tahun 1992 dengan Tahun 2014

Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai asuransi sebelumnya yaitu, yang lazim digunakan praktik usaha perasuransian di

Indonesia adalah Burgerlijk Wetboek (BW; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

dan Wetboek van Koopenhandel (WvK; Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) yang

menekankan pada suatu perikatan yang menimbulkan hubungan hukum di bidang

perdagangan.

Pada tahun 1992 diresmikan tanggal 11 Pebruari 1992 barulah terbentuk peraturan yang dibuat oleh Presiden

Republik Indonesia mengesahkan UU No. 2 Th. 1992 tentang Usaha Perasuransian,

dengan Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 1993, yang

terdiri dari 28 pasal mencakup fundamental yang luas. Selain UU 2/1992 sebenarnya

mengenai asuransi juga diatur pada peraturan lain, misalnya UU Sistem Jaminan Sosial

Nasional, PP Jaminan Kesehatan, Permenkes Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan

Nasional, dan lain-lainnya . Semenjak disahkan pada tanggal 23 September 2014, resmi sudah

pengaturan usaha asuransi dengan UU Perasuransian Tahun 2014. 

 

Hal yang menjadi perbedaan UU baru tersebut, adalah kelebihan yang dimilikinya, yakni;

 Lingkup dari terminologi Perusahaan Perasuransian. Secara umum,perusahaan

perasuransian mencakup perusahaan asuransi dan reasuransi, perusahaan pialang asuransi

dan reasuransi, yang beroperasi secara konvensional atau dengan prinsip syariah. Pada

UU 1992 terminologi Perusahaan Perasuransian hanya berlaku pada sistem asuransi

konvensional, sedangkan perasuransian syariah tidak termasuk dalam UU 1992 tetapi

melalui Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008, sebagai perubahan kedua atas

Peraturan Pemerintan No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Perusahaan

Perasuransian.

 OJK – Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang diberikan

kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap industri, sebagaimana amanat dari

UU OJK (UU No. 21 Th. 2011) yang menyebutkan lembaga yang melakukan

pengawasan dan peran regulator di sektor industri keuangan (mikro). UU 2014

memberikan OJK kewenangan penegasan sistem kelembagaan, penyelenggaraan usaha,

tata kelola, jenis asuransi, pengawasan, termasuk pemberian sanksi yang jelas,

 Profesi pendukung asuransi selama ini dipandang hanya pada Pialang asuransi (pihak

yang bertugas untuk menyediakan jasa konsultasi dan keperantaraan) Sementara pada UU

2014 penilai kerugian bagian industri asuransi, sebagai profesi pendukung

 Serupa dengan UU 1992, UU 2014 tetap mengizinkan kepemilikan asing dalam

Perusahaan Perasuransian. Dengan syarat kepemilikan perseorangan asing hanya dapat

memiliki saham Perusahaan Perasuransian melalui bursa efek,

 Adanya kewajiban tambahan bagi Perusahaan Perasuransian, di mana dalam melakukan

usahanya diwajibkan untuk memberikan jaminan atas penggantian sebagian atau seluruh

hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Jaminan tersebut berupa Dana Jaminan;

kekayaan Perusahaan Perasuransian yang merupakan jaminan terakhir dalam hal

perusahaan perasuransian dilikuidasi.

Menurut saya pengesahan UU Perasuransian 2014 ini merupakan suatu tindakan yang patut

dihargai atas kinerja pemerintah pusat, karena UU Usaha Perasuransian 1992 kurang untuk

mengantisipasi praktik usaha asuransi di dekade ke-21 ini. Semoga adanya UU Perasuransian

dapat memberikan kondisi bisnis asuransi yang sehat dan dapat memberikan manfaaat secara

luas pada masyarakat Indonesia, demi tercapainya masyarakat yang sejahtera – sebagaimana

tugas negara untuk menjamin hal tersebut

sumber :

Abdul Mubarok, Aspek Hukum Asuransi di Indonesia diakses melalui

http://fkm.unair.ac.id/download/Materi%20Abdul%20Mubarok_Aspek%20Hukum

%20Kontrak%20Asuransi%20di%20Indonesia.pdf